BMKM Sumsel Jangan Dibawa ke Politik Praktis
#Sriwijaya Merdeka : Palembang
#SalamSrika
Ahad, 29 Muharram 1446 H / 4 Agustus 2024 M
Kolumnis dan Penasehat Hukum : Afdhal Azmi Jambak
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 diharapkan berjalan langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Masyarakat diharapkan memilih calon yang terbaik untuk memimpin daerahnya baik kabupaten, kota maupun provinsi. Khusus kepada Ketua Umum Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) salah seorang penasehat organisasi kekeluargaan yang bersifat sosial ini menyampaikan usul, saran dan nasehat.
“Tolong jangan BMKM Sumsel dibawa ke ranah politik praktis. Jangan sampai BMKM Sumsel mendukung satu pasangan calon tertentu di Pilkada baik Pilkada Sumsel maupun Pilkada di kabupaten dan kota di Sumsel tahun 2024 ini,” kata Afdhal Azmi Jambak, salah satu Penasehat BMKM melalui pesan tertulis yang disampaikan melalui WA kepada Ketua Umum BMKM Sumsel dan sejumlah tokoh lainnya.
“Saya sudah sampaikan usul, saran dan nasehat itu secara terbuka di samping langsung dikirim ke WA sejumlah tokoh Urang Awak di Sumsel pada Sabtu 3 Agustus 2024,” katanya dalam siaran pers hari Minggu (4/8/2024). BMKM Sumsel sebagai organisasi tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi, pribadi-pribadi warga Sumsel asal Minangkabau bebas mendukung dan memilih calon di Pilkada.
Pesan yang berupa usul, saran dan nasehat itu disampaikan dan ditujukan kepada antara lain:
1. Ketua Umum BMKM Sumsel.
2. Ketua Pengawas BMKM Sumsel
3. Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang
4. Ketua Ikatan Pemuda Pemudi Minang BMKM Sumsel.
5. Pengurus organisasi keluarga kabupaten dan kota Sumatera Barat di Palembang.
6. Pengurus organisasi keluarga Minangkabau di kabupaten dan kota di Sumsel baik yang bernama Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), IKPM, IKBS, IKSB, maupun BMKM dan lainnya.
Mantan Sekretaris Umum BMKM Sumsel periode 2002-2006 ketika H. Syahruddin Ismail sebagai Ketua Umum dan H. Sanin Lenggang Mudo sebagai Bendahara Umum mengingatkan pengalaman pahit masa lalu jangan sampai terulang lagi.
Dia menyebutkan, beberapa tahun lalu persisnya pada Pilkada tahun 2008. Waktu itu ada pertemuan di rumah dinas Gubernur Sumsel, Griya Agung Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Pada saat berpidato, waktu itu Ketua Umum BMKM Sumsel menyatakan BMKM mendukung Syahrial Oesman yang merupakan incumbent.
“Ternyata Syahrial Oesman kalah, Alex Noerdin yang menang,” kata lelaki asal Talu Pasaman Barat dengan bako dari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tersebut. “Akibatnya 10 tahun (dua periode) Alex Noerdin menjabat gubernur, BMKM Sumsel tidak diopeni Gubernur Sumsel,” katanya
Afdhal Azmi Jambak yang kini Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan ini juga menambahkan, pada Pilkada 2008 tersebut hanya ada dua pasang calon. Incumbent, Ir. H. Syahrial Oesman (Gubernur Sumsel) berpasangan dengan Helmi Yahya (selebritis) dan penantangnya, Ir. H. Alex Noerdin, SH (Bupati Muba) dengan H. Eddy Yusuf, SH (Bupati OKU).
Pernyataan dukungan dari Ketua Umum BMKM Sumsel kala itu diucapkan saat berpidato di dalam suatu acara pertemuan di rumah dinas Gubernur Sumsel, Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Ketua Umum BMKM Sumsel waktu itu dengan lantang mengatakan BMKM Sumsel mendukung Syahrial Oesman.
Dan, kabar dukungan tersebut berkembang cepat ke banyak masyarakat Sumsel asal Minangkabau. “Dan parahnya lagi, waktu itu ada kelompok lain yang bertolak belakang dengan BMKM Sumsel dan mendukung penuh Alex Noerdin dengan nama Kinantan Center. Sebagian dari yang berada di Kinantan Center itu juga orang BMKM Sumsel,” katanya.
“Urang Awak menjadi ‘terpecah’ dan BMKM terkesan ‘tergadai’,” tambah mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini.
Afdhal yang juga berprofesi sebagai advokat dan pengacara ini mengingatkan kepada Ketua Umum, Ketua Pengawas dan pengurus BMKM Sumsel bahwa semua harus ingat dengan fakta yang tidak bisa dibantah.
“Orang Minang di BMKM tidak hanya berada di satu partai saja. Tetapi di berbagai partai. Dan partai2 tersebut mengusung calon berbeda. Di samping itu banyak yang tidak menjadi anggota partai politik, dengan alasan masing-masing. Oleh karena itu, usul, saran dan nasehat saya tolong jangan sampai BMKM Sumsel mendukung satu pasangan calon baik untuk Pilkada Sumsel (Pilgub) maupun Pilkada kabupaten atau kota,” katanya.
Sebagai salah satu tokoh yang berpengalaman dan punya pergaulan cukup luas dengan banyak politisi di Sumsel, Afdhal menegaskan, bahwa yang disampaikannya hanyalah usul, saran dan nasehat.
Kepada wartawan, Afdhal menjelaskan, Urang Awak di Sumsel termasuk di kabupaten dan kota ada yang menjadi pengurus dan atau anggota di Partai Golkar. Ada juga yang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, PPP, PKB, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
“Adalah tidak mungkin, atau bahkan dicap pengkhianat, bila ada anggota DPRD terpilih pemilu 2024 dari Partai Demokrat lantas mendukung calon dari partai lain. Begitu juga sebaliknya, pengurus atas kader Partai Gerindra, akan dicap pengkhianat jika mendukung calon dari partai lainnya. Oleh karena itu, jangan bawa BMKM Sumsel ke ranah politik praktis,” katanya.
Penasehat BMKM Sumsel tersebut ada beberapa orang. Selain Afdhal, antara lain: Prof. Dr. Joni Emirzon, guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang baru terpilih sebagai Dekan FH Unsri, Ir. Reflin Arda MSi (Kepala Kantor BPS Kota Prabumulih), Syahrir Kamal Marah Sulaiman (pensiunan PT. Semen Baturaja), Darmawan, SH (mantan Ketua DPRD Kota Palembang), Ir. Mulyadi Dt. Marah Bangso (pensiunan PT. Pusri). Sedangkan Ketua Dewan Penasehat BMKM Sumsel adalah Kolonel (Purn) Jasman Malik yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
Menurut Afdhal, masyarakat Sumsel terkenal cerdas dan mengetahui mana calon yang layak dan pantas didukung dan dipilih. “Biarkanlah mereka masing-masing menentukan sikap dan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan hatinya. Jangan sampai organisasi mengklaim mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada Sumsel atau di Pilkada kota dan Pilkada kabupaten,” ujarnya seraya menambahkan, sudah merupakan fakta yang sering terlihat menjelang Pilkada, ada tokoh yang tiba-tiba mendekat dan seakan-akan peduli dengan masyarakat tertentu.
Yang terpenting, tambahnya, masyarakat diharapkan agar memilih yang terbaik yang diyakini bisa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah. Sebagai masyarakat yang berfilosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, Afdhal mengingatkan agar Ketua dan pengurus organisasi serta masyarakat asal Minang di Sumsel jangan memilih pasangan calon tertentu karena diberi uang alias suap.
“Di dalam Islam jelas dan tegas, penyuap dan penerima suap tempatnya di neraka,” katanya mengingatkan.
Menurutnya, yang perlu dilakukan para pimpinan organisasi adalah menyosialisasikan agar setiap yang punya hak memilih menggunakan hak pilihnya. Pilihlah yang terbaik, sesuai hati Nurani dan pengetahuan masing-masing.
Kepada wartawan dia juga mengingatkan agar semua aparatur yang menurut undang-undang harus netral, maka jangan coba-coba ikut terlibat praktis. “Kalau ada pengurus organisasi yang pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai BUMN, janganlah ikut masuk mendukung calon tertentu secara organisatoris. Gunakan saja hak pilih dengan baik. Kalau terlibat politik praktis, mendukung calon tertentu, maka akan merugikan yang bersangkutan bila ternyata yang didukung kalah,” tambahnya. (KTSL)
